Pembiayaan Konservasi

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi benchmark independen kualitas sisi suplai pasar karbon sukarela.

Merupakan standar program sukarela, bukan peraturan pemerintah.

Mendukung inventaris Scope 3 Category 15 dan pengelolaan portofolio finansial.

Menghubungkan Green Bond Principles dan Social Bond Principles.

Menjadi acuan pasar bagi penerbitan green bond.

Menjadi acuan penyusunan dan penilaian proposal Adaptation Fund.

Menjadi fondasi kelembagaan dan pendanaan GEF.

Mendukung desain indikator, pemantauan hasil, dan pelaporan portofolio.

Menjadi acuan penilaian proposal pembiayaan GCF.

Menjadi fondasi kelembagaan GCF sebagai entitas mekanisme keuangan UNFCCC.

Mendukung integrasi risiko alam dan keanekaragaman hayati dalam keputusan organisasi dan pembiayaan.

Remit TCFD telah selesai; substansinya diteruskan dan diintegrasikan ke ISSB Standards.

Mengintegrasikan arsitektur TCFD ke baseline ISSB.

Menjadi baseline global pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.

Standar berlisensi; portal hanya menyimpan metadata dan tautan resmi.

Standar berlisensi; portal hanya menyimpan metadata dan tautan resmi.

Standar berlisensi; portal hanya menyimpan metadata dan tautan resmi.

Standar berlisensi; portal hanya menyimpan metadata dan tautan resmi.

Mendukung evaluasi ex-ante dan ex-post kebijakan mitigasi.

Membahas baseline, additionality, monitoring, dan pelaporan proyek.

Memungkinkan identifikasi hotspot emisi upstream dan downstream.

Melengkapi Corporate Standard untuk pelaporan Scope 2 berbasis lokasi dan pasar.

Menjadi acuan penetapan batas organisasi, batas operasional, dan inventaris korporasi.

Menjadi bukti ilmiah utama untuk strategi penurunan emisi.

Mengatur tata kelola, metodologi, additionality, registri, dan kontribusi bagi adaptasi.

Menjadi acuan akuntansi, otorisasi, pelaporan, dan corresponding adjustments.

Menjadi pedoman operasional pengurangan sampah oleh produsen.

Menjadi kerangka koordinasi nasional penanganan sampah laut.

Menjadi acuan Jakstranas dan penyusunan kebijakan daerah.

Menjadi kerangka utama pengelolaan sampah nasional.

Menjadi acuan perencanaan lintas sektor untuk pengurangan risiko dan ketangguhan bencana.

Menjadi dasar pengurangan risiko dan penanggulangan bencana nasional.

Menjadi aturan pelaksana utama UU Nomor 17 Tahun 2019.

Menjadi kerangka hukum sumber daya air setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004.

Menjadi dasar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya kelautan.

Mengubah UU Nomor 31 Tahun 2004.

Wajib dibaca bersama perubahan melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 dan perubahan berikutnya.

Menjadi aturan pelaksana pemanfaatan jenis dengan prinsip konservasi.

Dampaknya harus dibaca per sektor serta bersama perubahan peraturan setelah tahun 2023.

Menjadi sumber terstruktur kebutuhan dan dukungan iklim.

Menjadi rujukan ilmiah dan programatik untuk konservasi serta restorasi mangrove.

Memberi bukti global tentang hutan, inovasi kebijakan, teknologi, sosial, kelembagaan, dan pembiayaan.

Menyediakan bukti lintas sektor untuk pengelolaan air, pembiayaan, data, dan tata kelola.

Memberi jalur kebijakan untuk efisiensi, sirkularitas, dan pemisahan kesejahteraan dari tekanan lingkungan.

Menunjukkan cara memasukkan nilai relasional, intrinsik, instrumental, dan pandangan dunia yang beragam.

Menjadi dasar ilmiah pencegahan degradasi serta pemulihan fungsi ekosistem dan kesejahteraan.

Standar statistik internasional; bukan instrumen hukum dan digunakan untuk akun ekosistem serta keputusan berbasis data.

Contoh penerapan kebijakan karbon biru dan lahan basah pada tingkat daerah.

Pedoman regional; tidak disamakan dengan peraturan nasional dan digunakan sesuai adopsi yurisdiksi.

Berlaku pada tata kelola dan kegiatan yang dibiayai GCF.

Berlaku pada tata kelola dan kegiatan yang dibiayai GCF.

Berlaku pada pembiayaan IFC dan transaksi yang mengadopsinya; bukan undang-undang nasional.

Berlaku pada pembiayaan IFC dan transaksi yang mengadopsinya; bukan undang-undang nasional.

Berlaku pada proyek pembiayaan Bank Dunia yang tunduk pada Environmental and Social Framework.

Berlaku pada proyek pembiayaan Bank Dunia yang tunduk pada Environmental and Social Framework.

Pedoman klasifikasi; tidak disamakan dengan undang-undang tetapi relevan bagi keputusan pembiayaan.

Dasar peta jalan, rencana aksi, dan laporan keberlanjutan sektor jasa keuangan.

Memperluas instrumen pembiayaan berkelanjutan dan menggantikan kerangka obligasi hijau terdahulu.

Mengatur perizinan, tata kelola, dan pengawasan perdagangan unit karbon melalui bursa.

Menjadi pedoman sektor kelautan dan perikanan untuk penerapan nilai ekonomi karbon.

Berlaku dan mencabut Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023.

Sudah dicabut oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026; dipertahankan sebagai rekam sejarah kebijakan.

Menjadi rujukan operasional pencapaian NDC Indonesia.

Pedoman operasional penerapan nilai ekonomi karbon di sektor terkait.

Menjadi pedoman operasional perhutanan sosial.

Bukti ilmiah tingkat tinggi untuk mendukung keputusan; bukan instrumen hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan.

Berlaku dan menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

Sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Dipertahankan sebagai rekam sejarah kebijakan.

Menetapkan kerangka global mitigasi, adaptasi, transparansi, dan dukungan perubahan iklim; penerapan nasional Indonesia terkait dengan UU Nomor 16 Tahun 2016.

Menjadi dasar hukum nasional pengesahan Persetujuan Paris oleh Indonesia.