Pustaka Kebijakan

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Menjadi rujukan kebijakan, bukti, perencanaan, dan penilaian program sesuai tingkat otoritasnya.

Mendukung inventaris Scope 3 Category 15 dan pengelolaan portofolio finansial.

Menghubungkan Green Bond Principles dan Social Bond Principles.

Menjadi acuan pasar bagi penerbitan green bond.

Menjadi acuan penyusunan dan penilaian proposal Adaptation Fund.

Menjadi fondasi kelembagaan dan pendanaan GEF.

Mendukung desain indikator, pemantauan hasil, dan pelaporan portofolio.

Menjadi acuan penilaian proposal pembiayaan GCF.

Menjadi fondasi kelembagaan GCF sebagai entitas mekanisme keuangan UNFCCC.

Mendukung integrasi risiko alam dan keanekaragaman hayati dalam keputusan organisasi dan pembiayaan.

Remit TCFD telah selesai; substansinya diteruskan dan diintegrasikan ke ISSB Standards.

Mengintegrasikan arsitektur TCFD ke baseline ISSB.

Menjadi baseline global pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.

Mendukung komunikasi adaptasi tanpa menambah beban pelaporan yang tidak perlu.

Meningkatkan keterbandingan dan transparansi NDC.

Mengoperasionalkan pelaporan terstruktur ETF.

Menjadi fondasi BTR, inventaris, pelacakan NDC, dan technical expert review.

Menjadi jalur Article 6 yang tidak menghasilkan transfer unit karbon.

Mengatur tata kelola, metodologi, additionality, registri, dan kontribusi bagi adaptasi.

Menjadi acuan akuntansi, otorisasi, pelaporan, dan corresponding adjustments.

Menjadi masukan bagi peningkatan NDC, adaptasi, sarana implementasi, dan transisi energi.

Mengembangkan agenda implementasi iklim setelah Glasgow.

Memberi arahan politik dan operasional pasca-Glasgow.

Memperpanjang kerangka target Kyoto untuk periode 2013–2020.

Menjadi fondasi historis mekanisme karbon internasional sebelum Persetujuan Paris.

Menjadi rujukan operasional aksi mitigasi FOLU nasional.

Menjadi dasar hukum nasional keterikatan Indonesia pada Konvensi Minamata.

Menjadi pedoman operasional pengurangan sampah oleh produsen.

Menjadi kerangka koordinasi nasional penanganan sampah laut.

Menjadi acuan Jakstranas dan penyusunan kebijakan daerah.

Menjadi kerangka utama pengelolaan sampah nasional.

Menjadi acuan perencanaan lintas sektor untuk pengurangan risiko dan ketangguhan bencana.

Menjadi aturan pelaksana utama UU Nomor 24 Tahun 2007.

Menjadi dasar pengurangan risiko dan penanggulangan bencana nasional.

Menjadi aturan pelaksana utama UU Nomor 17 Tahun 2019.

Membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 secara keseluruhan dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 sementara sampai terbentuk undang-undang baru.

Dibatalkan secara keseluruhan oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013; dipertahankan hanya sebagai rekam sejarah hukum.

Menjadi kerangka hukum sumber daya air setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004.

Menjadi pedoman operasional pengelolaan kawasan konservasi kelautan.

Menjadi dasar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya kelautan.

Mengubah UU Nomor 31 Tahun 2004.

Wajib dibaca bersama perubahan melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 dan perubahan berikutnya.

Menegaskan penguasaan hutan oleh negara wajib memperhatikan hak atas tanah yang telah ada.

Menegaskan bahwa penunjukan bukan tahap akhir penetapan kawasan hutan dan proses pengukuhan harus diselesaikan.

Memberikan batas konstitusional terhadap kriminalisasi masyarakat yang hidup turun-temurun dan tidak bertujuan komersial.

Penerapan wajib memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dan perlindungan masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan.

Menjadi rujukan operasional identifikasi jenis dilindungi; status terkini harus dibaca bersama perubahan berikutnya bila ada.

Menjadi kerangka utama konservasi sumber daya ikan.

Menjadi aturan pelaksana pemanfaatan jenis dengan prinsip konservasi.

Menjadi aturan pelaksana penting perlindungan jenis.

Mengubah PP Nomor 28 Tahun 2011.

Wajib dibaca bersama perubahan melalui PP Nomor 108 Tahun 2015.

Wajib dibaca bersama perubahan melalui UU Nomor 32 Tahun 2024.

Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam tenggang yang ditentukan; konteks historis sebelum UU 6/2023.

Dampaknya harus dibaca per sektor serta bersama perubahan peraturan setelah tahun 2023.

Mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011.

Wajib dibaca bersama perubahan, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2022.

Menjadi rujukan mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Menjadi dasar transparansi data dan dokumen publik, termasuk informasi lingkungan.

Menjadi dasar legalitas keputusan dan tindakan administrasi yang relevan bagi izin dan tata kelola lingkungan.

Tetap berlaku dengan banyak perubahan; matriks kewenangan sektoral harus dibaca pada versi terkini.

Menjadi rujukan administratif pertanahan untuk pencatatan tanah ulayat.

Menjadi pedoman administratif penting pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah.

Mengubah kembali PP Nomor 43 Tahun 2014.

Mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014.

Tetap berlaku dengan perubahan dan wajib dibaca bersama PP 47/2015 serta PP 11/2019.

Mengubah sejumlah ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Wajib dibaca bersama perubahan, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2024.

Mengubah Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

Wajib dibaca bersama perubahannya melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2021.

Menjadi kerangka koreksi ketidaksesuaian spasial dan tenurial.

Menjadi aturan pelaksana utama penataan ruang setelah perubahan rezim Cipta Kerja.

Tetap berlaku dengan perubahan, termasuk perubahan melalui rezim Cipta Kerja.

Tetap menjadi rujukan dasar agraria dengan perubahan dan aturan pelaksana yang wajib dibaca bersama.

Menjadi rujukan sasaran mitigasi, adaptasi, kebutuhan dukungan, dan transparansi nasional.

Menetapkan kerangka pengelolaan sedimentasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Memberi arah transisi jangka panjang lintas sektor.

Mengatur perencanaan unit pengelolaan, perizinan berusaha, perhutanan sosial, dan pemanfaatan.

Menjadi pedoman inventarisasi, pengukuhan, tata batas, perubahan fungsi, dan penggunaan kawasan.

Mengatur perencanaan ruang laut, perikanan, konservasi, mutu, dan pengawasan.

Memberi mandat fasilitasi restorasi gambut dan percepatan rehabilitasi mangrove pada wilayah kerja.

Mengintegrasikan kawasan pemanfaatan umum, konservasi, alur laut, dan kawasan strategis.

Menuntun proses repatriasi yang dipimpin hak, kebutuhan, dan tata cara komunitas.

Menjadi rujukan kelembagaan adat pada tata kelola desa.

Menyediakan mekanisme inventarisasi, verifikasi, validasi, penetapan, dan pembinaan.

Menetapkan Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan dan rencana aksi lintas sektor.

Menjadi acuan prosedural penataan desa dan desa adat oleh pemerintah daerah.

Mendukung mekanisme FPIC atau approval and involvement sesuai keadaan nasional.

Mengubah sejumlah norma PP 71/2014 termasuk perlindungan fungsi, pengendalian kerusakan, dan pemulihan.

Disimpan sebagai rekam strategi periode 2015–2025 dan rujukan pengelolaan lanskap.

Dipertahankan sebagai rekam historis sasaran Ramsar dan pelaksanaan nasional.

Mengatur wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan ruang, perlindungan lingkungan, keamanan, dan tata kelola.

Mendorong partisipasi komunitas dalam kebijakan, konservasi, dan pemantauan biodiversitas.

Mengatur inventarisasi, penetapan fungsi, rencana, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, dan pengawasan gambut.

Mengarahkan tata kelola tenurial, pembangunan sosial, rantai nilai, gender, risiko bencana, dan iklim.

Menjadi standar sukarela untuk pengakuan hak, konsultasi, administrasi, investasi, dan penyelesaian sengketa.

Menjadi dasar koordinasi pemulihan daya dukung dan pemanfaatan DAS secara terpadu.

Menjadi rujukan tata kelola sempadan, pemanfaatan, perizinan, dan pengawasan sungai.

Menjadi pedoman sukarela bagi penelitian, akses pengetahuan, dan interaksi dengan komunitas.

Melengkapi kerangka biosafety dengan langkah tanggap dan pemulihan.

Menuntun pelibatan penuh masyarakat adat dan lokal serta penghormatan pengetahuan tradisional.

Memberi tujuan bagi perencanaan, tata kelola, pemerataan manfaat, pemantauan, dan kapasitas kawasan lindung.

Mengakui hak petani dan membentuk Multilateral System untuk tanaman dalam Annex I.

Mengatur advance informed agreement, penilaian risiko, dan pertukaran informasi biosafety.

Memuat prinsip pemanfaatan yang adil, kewajiban mencegah kerugian, dan pertukaran informasi.

Menguatkan pendekatan kehati-hatian, kerja sama regional, dan kepatuhan perikanan.

Menjadi kerangka utama kewenangan serta kewajiban negara di laut.

Mengarahkan perlindungan spesies Appendix I dan perjanjian untuk spesies Appendix II.

Menjadi rujukan perlindungan situs warisan alam dan keterlibatan negara pihak.

Contoh penerapan kebijakan karbon biru dan lahan basah pada tingkat daerah.

Standar panduan internasional; bukan perjanjian dan tidak disamakan dengan undang-undang nasional.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169; ditampilkan sebagai referensi internasional dan bukan hukum nasional yang mengikat Indonesia.

Mengatur perdagangan internasional spesimen spesies yang tercantum dalam lampiran CITES.

Mengikat negara pihak sesuai status ratifikasi masing-masing negara.

Kerangka kebijakan global; tidak disamakan dengan undang-undang nasional.

Mengikat negara pihak; penerapan nasional Indonesia terkait dengan UU Nomor 6 Tahun 1994.

Mengikat negara pihak; penerapan nasional Indonesia terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2013.

Mengikat negara pihak; penerapan nasional Indonesia terkait dengan UU Nomor 5 Tahun 1994.

Pedoman klasifikasi; tidak disamakan dengan undang-undang tetapi relevan bagi keputusan pembiayaan.

Dasar peta jalan, rencana aksi, dan laporan keberlanjutan sektor jasa keuangan.

Memperluas instrumen pembiayaan berkelanjutan dan menggantikan kerangka obligasi hijau terdahulu.

Mengatur perizinan, tata kelola, dan pengawasan perdagangan unit karbon melalui bursa.

Menjadi pedoman sektor kelautan dan perikanan untuk penerapan nilai ekonomi karbon.

Berlaku dan mencabut Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023.

Sudah dicabut oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026; dipertahankan sebagai rekam sejarah kebijakan.

Menjadi rujukan operasional pencapaian NDC Indonesia.

Pedoman operasional penerapan nilai ekonomi karbon di sektor terkait.

Menjadi pedoman operasional perhutanan sosial.

Dasar instrumen ekonomi lingkungan dan pendanaan perlindungan lingkungan.

Menjadi rujukan operasional utama penyelenggaraan kehutanan.

Menjadi rujukan operasional utama penyelenggaraan PPLH.

Membatalkan kerangka HP3 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan memperkuat perlindungan akses masyarakat pesisir.

Mengubah UU Nomor 27 Tahun 2007 setelah koreksi konstitusional terhadap skema hak pengusahaan perairan pesisir.

Wajib dibaca bersama UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Menjadi dasar hukum nasional keterikatan Indonesia pada Protokol Nagoya.

Menjadi dasar hukum nasional keterikatan Indonesia pada UNFCCC.

Menjadi dasar hukum nasional keterikatan Indonesia pada Convention on Biological Diversity.

Deklarasi internasional; tidak ditampilkan sebagai undang-undang nasional, tetapi relevan sebagai acuan hak masyarakat adat dan partisipasi bermakna.

Menjadi kerangka kebijakan global; kekuatan dan penerapannya tidak disamakan dengan undang-undang nasional.

Berlaku sejak 7 Agustus 2024 dan mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990.

Berlaku dan menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

Sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Dipertahankan sebagai rekam sejarah kebijakan.

Menetapkan kerangka global mitigasi, adaptasi, transparansi, dan dukungan perubahan iklim; penerapan nasional Indonesia terkait dengan UU Nomor 16 Tahun 2016.

Menjadi dasar hukum nasional pengesahan Persetujuan Paris oleh Indonesia.

Belum menjadi undang-undang dan belum mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Status harus diperbarui mengikuti tahapan resmi DPR.

Mengubah pemaknaan sejumlah ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999; hutan adat tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara.

Tetap berlaku dengan perubahan dan wajib dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat.

Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dimaknai mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan serta perlindungan dari tindakan pembalasan melalui jalur pidana, perdata, atau upaya hukum lain.

Tetap berlaku dengan perubahan, termasuk perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.